logo Kompas.id
β€Ί
Ekonomiβ€ΊKompetensi dan Konflik...
Iklan

Kompetensi dan Konflik Kepentingan dalam Pemilihan Komisaris BUMN Dipertanyakan

Kompetensi merupakan aspek yang paling lemah diterapkan. Bahkan, ada kecenderungan pengangkatan bersifat mana suka.

Oleh
AGUSTINUS YOGA PRIMANTORO
Β· 0 menit baca
Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir (kanan) dan Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero) memantau denah proyek pembangunan Bali Maritim Tourism Hub yang merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) di kawasan Pelabuhan Benoa, Denpasar, Bali, Minggu (12/5/2024).
DOKUMENTASI KEMENTERIAN BUMN

Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir (kanan) dan Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero) memantau denah proyek pembangunan Bali Maritim Tourism Hub yang merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) di kawasan Pelabuhan Benoa, Denpasar, Bali, Minggu (12/5/2024).

Pengangkatan sejumlah tokoh dan politikus menjadi komisaris di badan usaha milik negara atau BUMN tengah menjadi sorotan publik lantaran berbau konflik kepentingan. Mereka yang dipilih menjadi komisaris perusahaan pelat merah tersebut memiliki kedekatan secara politis dengan pemerintah yang akan berkuasa.

Sederet nama itu ialah Wakil Ketua Dewan Pembina PSI sekaligus Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran Grace Natalie sebagai Komisaris BUMN Holding Industri Pertambangan Indonesia, PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau Mind Id. Selanjutnya, Kader Partai Gerindra dan anggota Komisi III DPR RI Siti Nurizka Puteri Jaya sebagai Komisaris Utama PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri).

Editor:
MUHAMMAD FAJAR MARTA
Bagikan