Penerapan Ekonomi Biru Jangan Pinggirkan Masyarakat Lokal

Penerapan ekonomi biru dinilai lebih berpihak pada pemodal.

KOMPAS/DWI BAYU RADIUS

Beberapa penyelam berkumpul di permukaan laut dekat Pulau Sangiang, Kabupaten Serang, Banten, pertengahan Agustus 2018.

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah memasukkan peta jalan ekonomi biru Indonesia dalam visi Indonesia Emas 2045. Adopsi ekonomi biru ditujukan untuk pengelolaan laut dan sumber daya pesisir secara berkelanjutan serta ketahanan pangan. Namun, sejumlah kalangan menilai penerapan ekonomi biru masih rancu dan meminggirkan masyarakat lokal.

Direktur Kelautan dan Perikanan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Rahmat Mulianda mengemukakan, pemerintah telah menyusun peta jalan ekonomi biru Indonesia 2023-2045. Sasaran utama capaian adalah luas kawasan konservasi perairan mencapai 30 persen atau 9,75 juta hektar (ha) pada 2045. Selain itu, peningkatan kontribusi produk domestik bruto (PDB) kemaritiman sebesar 15 persen dan lapangan kerja kemaritiman 12 persen.