Percepatan Perpanjangan Izin Tambang Bisa Jadi Preseden Buruk

Sektor tambang Indonesia kerap menghadapi aturan yang mudah sekali berubah. Buruk bagi tata kelola pertambangan.

KOMPAS/ARIS PRASETYO

Truk raksasa pengangkut bijih tambang di kawasan pertambangan terbuka Grasberg di Timika, Papua, Rabu (27/2/2019).

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah terus menegosiasikan rencana penambahan saham Indonesia pada PT Freeport Indonesia, menjadi 61 persen, serta percepatan perpanjangan izin tambang perusahaan itu hingga 2061. Namun, masih ada revisi peraturan pemerintah yang mesti dilakukan guna mendukung rencana tersebut. Pengamat menilai, perubahan aturan itu bisa membawa preseden buruk dari sisi hukum pertambangan.

Pembicaraan mengenai penambahan saham nasional sebesar 10 persen (saat ini 51 persen dimiliki Mind.id, perusahaan induk BUMN pertambangan) telah berlangsung beberapa waktu lalu. Terbaru, CEO and Chairman Freeport McMoran Inc Richard Adkerson bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (28/3/2024). (Kompas.id, 28/3/2024)