logo Kompas.id
β€Ί
Ekonomiβ€ΊCelah Penyalahgunaan BBM dan...
Iklan

Celah Penyalahgunaan BBM dan Elpiji Bersubsidi Mesti Ditutup

Pelibatan pemerintah daerah menjadi opsi, di samping penguatan regulasi serta penegakan hukum.

Oleh
ADITYA PUTRA PERDANA
Β· 0 menit baca
Petugas melayani pengisian bahan bakar minyak bersubsidi pertalite di SPBU di kawasan Kemanggisan, Jakarta Barat, Rabu (17/1/2024). Pada 2024, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menaikkan lagi nilai subsidi menjadi 186,9 triliun atau naik 28,6 persen.
KOMPAS/PRIYOMBODO (PRI)

Petugas melayani pengisian bahan bakar minyak bersubsidi pertalite di SPBU di kawasan Kemanggisan, Jakarta Barat, Rabu (17/1/2024). Pada 2024, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menaikkan lagi nilai subsidi menjadi 186,9 triliun atau naik 28,6 persen.

JAKARTA, KOMPAS β€” Celah penyalahgunaan bahan bakar minyak dan elpiji 3 kilogram bersubsidi mesti terus diantisipasi dengan penguatan regulasi serta pengawasan dalam distribusi. Sejumlah kendala dan tantangan selama ini, seperti kondisi geografis dan keterbatasan sumber daya manusia, mesti diurai serta dicarikan jalan keluarnya. Subsidi energi mesti dipastikan benar-benar tepat sasaran.

Peneliti Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep), Akmaluddin Rachim, dihubungi di Jakarta, Sabtu (16/3/2024), mengatakan, penyaluran bahan bakar minyak (BBM) dan elpiji kemasan 3 kilogram (kg) bersubsidi mesti semakin mengerucut kepada mereka yang benar-benar berhak atau dari golongan tidak mampu. Kendati kondisi geografis Indonesia menjadi tantangan dalam pendistribusian komoditas energi, peningkatan kualitas (penyaluran) subsidi bukan tak mungkin dilakukan.

Editor:
ARIS PRASETYO
Bagikan