Menko Perekonomian: Pemilu Kondusif Jaga Pertumbuhan Ekonomi

Stabilitas politik itu diterjemahkan dengan pemilu yang dilakukan secara rutin lima tahunan.

KOMPAS/AGUSTINUS YOGA PRIMANTORO

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan keterangan kepada wartawan seusai memberikan suaranya dalam Pemilu 2024, Rabu, (14/2/2022).

JAKARTA, KOMPAS — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, kondisi perekonomian nasional masih terjaga stabil dengan menorehkan pertumbuhan sebesar 5,05 persen secara tahunan pada 2023. Pertumbuhan tersebut terutama didukung oleh belanja masyarakat nonrutin dan aktivitas pemilihan umum.

Kendati demikian, lanjut Airlangga, kondisi perekonomian global sedang tidak baik-baik saja. Perlambatan ekonomi global dan stabilisasi harga komoditas akan menjadi tantangan bagi laju pertumbuhan ekonomi domestik ke depan.

”Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan masih akan turun. Kemudian, harga komoditas tidak akan melonjak seperti saat pandemi Covid-19 kemarin sehingga harga komoditas relatif stabil,” katanya kepada awak media seusai mencoblos di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 05 Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (14/2/2024).

Baca juga: Ekonomi RI Tumbuh 5,05 Persen pada 2023, Lebih Rendah dari 2022

Oleh sebab itu, peran dari investasi menjadi penting agar pertumbuhan ekonomi nasional dapat terakselerasi di tengah perlambatan ekonomi global. Penyerapan investasi tersebut akan optimal ketika pemilu dapat berjalan dengan lancar mengingat tidak sedikit investor yang masih cenderung wait and see.

KOMPAS/AGUSTINUS YOGA PRIMANTORO

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan suaranya dalam Pemilu 2024, Rabu, (14/2/2022).

Airlangga menilai pelaksanaan pemilu mulai dari masa kampanye hingga hari pencoblosan telah berjalan dengan kondusif. Hal ini tentu akan membangun rasa kepercayaan para investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

”Stabilitas politik akan berdampak terhadap stabilitas ekonomi. Stabilitas politik itu diterjemahkan dengan pemilu yang dilakukan secara rutin 5 tahunan. Artinya, Indonesia predictable karena setiap lima tahun ada pemilu,” ujarnya.

Airlangga yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar turut berharap agar Pemilu 2024 ini akan menghasilkan komposisi parlemen baru dalam menjalankan fungsi checks and balances terhadap pemerintah selanjutnya.

Indonesia predictable karena setiap lima tahun ada pemilu.

Terkait dengan meritokrasi, Airlangga menjelaskan, partainya menganut prinsip meritokrasi dan terbuka dalam mengusung para kader. Sebagai contoh, Partai Golkar memiliki satu calon legislatif (caleg) yang berasal dari Korea Selatan.

”Ini membuktikan bahwa Indonesia adalah negara terbuka, jadi bukan hanya Amerika Serikat saja. Imigran yang datang ke Indonesia punya kesempatan yang sama dengan warga negara Indonesia dan diberi kesempatan oleh Golkar. Artinya Partai Golkar adalah partai yang terbuka. Siapa pun yang berprestasi, siapa pun yang sudah berada di Partai Golkar, punya kesempatan yang untuk jadi caleg,” tutur Airlangga.

Stok beras

Selain perlambatan ekonomi global, perekonomian Indonesia saat ini tengah menghadapi tantangan di sektor pertanian. Mundurnya masa panen raya padi selama dua bulan mengakibatkan stok beras menjadi terbatas.

Airlangga menyebut, stok beras Bulog tercatat mencapai 1,2 juta ton. Oleh sebab itu, pemerintah memutuskan untuk mengimpor beras sebanyak 1,6 juta ton. Selain itu, Presiden juga meminta agar dilakukan intervensi melalui Stabilisasi Pasokan dan Harga Pasar (SPHP).

Iklan

”SPHP dari yang biasanya sekitar 150.000 ton akan ditingkatkan menjadi 250.000 ton. Kemudian, (Presiden) meminta agar distribusinya dipermudah. Dari biasanya SPHP (didistribusikan) dalam satuan 5 kilogram (kg), untuk beberapa wilayah distribusinya akan menggunakan satuan yang lebih besar dan di lapangan akan diberikan kesempatan untuk melakukan repackaging dari 25 kg sampai 50 kg menjadi 5 kg dan ongkosnya akan diganti,” ujarnya.

Baca juga: Limbung Beras

Airlangga menegaskan, keterbatasan stok beras tidak berkaitan dengan penyaluran bantuan sosial (bansos) oleh pemerintah. ”Bansos jalan terus dan ini sudah dari tahun kemarin sudah jalan,” ucapnya.

Selain penyaluran bansos, pemerintah turut mencanangkan kebijakan baru terkait distribusi pupuk bersubsidi. Dalam pendistribusian pupuk tersebut, petani dapat mengambilnya sekaligus untuk jangka waktu satu tahun ke depan.

”Oleh karena itu, Presiden meminta tambahan anggaran Rp 14 triliun karena Rp 26 triliun tidak cukup, mengingat setiap tahun anggaran yang dibutuhkan Rp 35 triliun-Rp 40 triliun. Harus diyakinkan bahwa pupuk itu ada. Paling penting bagi pertanian adalah siklus tanam. Jadi, tidak perlu tunggu siklus anggaran. Kita berharap panen ke depan aman,” katanya.

KOMPAS/FAJAR RAMADHAN

Karyawan di salah satu kios di Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur, sedang mengemas beras ke dalam zak pada Selasa (13/2/2024) siang.

Dalam mengalokasikan anggaran, pemerintah melanjutkan automatic adjustment dari setiap masing-masing kementerian/lembaga sebesar 5 persen pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024. Airlangga menyebut, hal itu akan digunakan untuk mengantisipasi berbagai program bansos, survei ekonomi nasional pada April 2024, serta mencapai target penurunan kemiskinan ekstrem mendekati 0.

”Dari awal saat penyerahan DIPA (Daftar Isian Pelaksana Anggaran), sudah disampaikan adanya automatic adjustment. Jadi, pada saat penyerahan DIPA di Istana, Kementerian Keuangan sudah mengatakan automatic adjustment,” ujarnya.

Pada 2024, arah kebijakan infrastruktur 2024 akan difokuskan untuk mendukung proyek strategis nasional (PSN) sebagai katalis pertumbuhan ekonomi dalam negeri sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia. Target pembangunan infrastruktur mencakup belanja infrastruktur pelayanan dasar, seperti transportasi dan konektivitas, pendidikan, kesehatan, serta teknologi, informasi, dan komunikasi.

Jadi, ini anggarannya gede banget. Jadi, kita jaga supaya bagus.

Menanggapi hal itu, Chief Economist Bank Mandiri Andry Asmoro mengatakan, sektor infrastruktur menjadi salah satu sektor yang memiliki andil cukup besar dalam pertumbuhan ekonomi. ”Proyek infrastruktur memiliki multiplier effect yang besar dalam perekonomian termasuk penciptaan kesempatan kerja,” katanya dalam keterangan tertulis.

Hasil riset Tim Ekonom Bank Mandiri menunjukkan, proyek infrastruktur pemerintah berpotensi meningkatkan produk domestik bruto (PDB) sebesar Rp 690,5 triliun. Hal ini mengingat proyek infrastruktur prioritas pemerintah, seperti pembangunan jalan tol, kereta ringan (LRT) Jabodetabek, Kawasan Pariwisata dan Kawasan Industri memiliki nilai proyek mencapai Rp 430,0 triliun.

Lebih lanjut, proyek-proyek infrastruktur tersebut berpotensi dapat menyerap 2,4 juta tenaga kerja baru. Dalam jangka menengah dan panjang, pembangunan infrastruktur juga akan berdampak positif terhadap sejumlah industri turunannya, seperti pengadaan listrik dan gas, penyediaan akomodasi makan dan minum, transportasi dan pergudangan, industri pengolahan serta properti.

KOMPAS/BENEDICTUS KRISNA YOGATAMA

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberi keterangan kepada wartawan seusai menggunakan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 73 di Masjid Assalam, Jalan Mandar X, Pondok Karya, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Rabu, (14/2/2024).

Sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat ditemui seusai menggunakan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 73 di Masjid Assalam, Jalan Mandar X, Pondok Karya, Pondok Aren, Tangerang Selatan, mengatakan, pemilu merupakan momen pesta demokrasi ketika masyarakat bisa memilih sesuai keinginan, hati, pikiran, dan keyakinan masing-masing. Ia mengatakan, apabila pemilunya bisa berjalan lancar, masyarakat pun bisa percaya.

”Kita jaga bersama demokrasi. Saya Menteri Keuangan, ya, jadi ini anggarannya gede banget. Jadi, kita jaga supaya bagus,” ujar Sri Mulyani.

Ia berharap pemilu bisa berjalan lancar dan tertib sehingga dunia usaha bisa berjalan baik. ”Kalau sistemnya bagus, prosesnya bagus, masyarakat percaya. Insya Allah ekonominya baik,” ujar Mulyani.

Ditemui terpisah, Wakil Ketua Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Hasan Aula berharap pemilu kali ini bisa berjalan lancar dan tertib. Dengan demikian, dunia usaha tetap bisa melanjutkan aktivitasnya.

”Harapannya kondisi tetap terjaga tertib. Agar roda perekonomian juga bisa berjalan lancar,” ujar Hasan.