Menakar Poros Maritim di Pilpres 2024

Visi poros maritim yang meredup diharapkan dapat dibangkitkan lagi oleh pemerintah mendatang.

KOMPAS/RENY SRI AYU ARMAN

Matahari tenggelam di pesisir Desa Pambusuang, Kecamatan Balanipa, Sulawesi Barat, Kamis (14/9/2023). Perikanan adalah salah satu potensi di Sulbar.

Pada 2014, Presiden Joko Widodo melakukan terobosan paradigma pembangunan nasional dengan konsep poros maritim. Visi untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia membawa angin segar bagi kebangkitan Nusantara yang dikenal dengan kekayaan alam laut, sekaligus sebagai wilayah strategis pelayaran dan perdagangan dunia.

Sejumlah program terobosan diusung, antara lain pembangunan infrastruktur pelabuhan dan tol laut untuk menjamin konektivitas antarpulau, pengembangan industri perkapalan dan perikanan, pembangunan pelabuhan, perbaikan transportasi laut, serta fokus pada keamanan maritim. Menurut Jokowi, apabila Indonesia ingin memperkuat bidang kelautan, infrastruktur di laut menjadi sangat penting (Kompas, 13/8/2014).

Pada periode 2019-2024, saat Jokowi terpilih kembali sebagai Presiden, visi pembangunan kemaritiman masih berlanjut, tetapi gaungnya meredup. Sejumlah infrastruktur darat gencar dibangun di sejumlah pulau, sedangkan nasib tol laut seolah tertelan gelombang. Dorongan membangun kelautan dan perikanan belum didukung keberpihakan pendanaan. Alokasi anggaran tahunan kementerian kelautan dan perikanan, misalnya, rata-rata di bawah 1 persen dari belanja kementerian/lembaga.

Baca juga: Ekonomi Maritim Berkelanjutan Perlu Dioptimalkan

Keseriusan untuk melanjutkan visi poros maritim kini disandarkan pada pemerintah mendatang. Bagaimana janji dan keberpihakan capres dan cawapres terhadap sektor kelautan dan perikanan pada Pilpres 2024?

KOMPAS/FRANSISKUS PATI HERIN

Ikan yang baru didaratkan langsung dijual di pesisir Oeba, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Jumat (26/5/2023). Harga ikan di pesisir itu jauh lebih murah.

CEO Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) Mas Achmad Santosa, dalam Diskusi Kebijakan Kelautan Berkelanjutan dan Berkeadilan Atasi Krisis Bumi, Mengulas Visi Misi Capres-Cawapres RI 2024, yang diselenggarakan IOJI, Jumat (2/2/2024), berpendapat, pembangunan kelautan yang berkelanjutan mensyaratkan upaya menjaga sumber daya alam dan keadilan laut.

Upaya mewujudkan keadilan laut saat ini menghadapi sejumlah tantangan, seperti perampasan ruang laut, pencemaran laut, degradasi laut, dan berkurangnya jasa ekosistem. Selain itu, hilangnya akses sumber daya laut untuk ketahanan dan kesejahteraan pangan, distribusi ekonomi yang tidak merata, pelanggaran hak asasi manusia perempuan dan masyarakat adat, serta pengecualian masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan.

Masih jargon

Direktur IOJI Stephanie Juwana mengemukakan, ketiga pasangan capres dan cawapres, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (nomor urut 1), Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (nomor urut 2), dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD (nomor urut 3), sudah berupaya menyusun program-program untuk mewujudkan kelautan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Visi dan misi kelautan yang ditawarkan dalam Pilpres 2024 dinilai sudah lebih kaya dibandingkan Pilpres 2019.

Beberapa program terkait kelautan berkelanjutan dan berkeadilan dinilai masih perlu diikuti langkah konkret dan spesifik. Program Ekonomi Biru yang didorong untuk keberlanjutan mencakup lima aspek, yakni penyehatan laut, pemanfaatan laut secara berkelanjutan dan menghasilkan kesejahteraan yang berkeadilan, pengetahuan laut, dan pendanaan laut.

Ketiga pasangan capres-cawapres sudah mengarah pada pemanfaatan kekayaan laut secara berkelanjutan. Namun, program penyehatan laut yang terintegrasi dengan Ekonomi Biru hanya diusung oleh pasangan calon Ganjar-Mahfud.

KOMPAS/FRANSISKUS PATI HERIN

Nelayan di Desa Tulehu, Pulau Ambon, Maluku, menyiapkan perahu motor sebelum melaut, Minggu (28/7/2019).

Adapun pemberdayaan nelayan kecil direspons konkret pasangan Prabowo-Gibran melalui permodalan dan kredit nelayan. Meski demikian, pendanaan laut belum tecermin dalam program yang disusun ketiga pasangan capres-cawapres. Belum terlihat pula upaya investasi yang inovatif guna mendorong pengelolaan kelautan dan perikanan berkelanjutan dan berkeadilan.

Sementara itu, isu keamanan maritim, seperti ancaman penangkapan ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur (IUU Fishing) mendapat perhatian seluruh pasangan capres-cawapres. Pasangan Ganjar-Mahfud mengusung perbaikan sistem kerja pengawasan, serta pemenuhan kebutuhan operasional, termasuk infrastruktur dan anggaran. Pemenuhan kebutuhan operasional, infrastruktur, dan anggaran pengawasan juga menjadi program kerja Anies-Muhaimin. Adapun antisipasi atas ancaman keamanan maritim belum terlihat pada program pasangan Prabowo-Gibran.

Baca juga: Pembangunan Maritim Perlu Berkelanjutan

Kegiatan pertambangan yang mengancam pesisir dan pulau-pulau kecil direspons oleh pasangan Prabowo-Gibran dengan penegakan hukum, sedangkan pasangan Ganjar-Mahfud dengan mencabut izin pertambangan yang mengancam ekosistem pulau kecil, perlindungan pulau-pulau dari pertambangan dan pemulihan lingkungan yang rusak akibat pertambangan. Adapun pasangan Anies-Muhaimin mendorong pengurangan kegiatan ekstraktif meski tidak spesifik terkait perlindungan pulau kecil.

”Masih ada program-program yang tidak disertai langkah spesifik. Oleh karena itu, program itu terkesan jargon karena tidak disertai upaya-upaya yang ingin dilakukan,” ujar Stephanie.

Iklan

KOMPAS/FRANSISKUS PATI HERIN

Suasana pendaratan ikan di Oeba, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Jumat (26/5/2023). Ratusan orang yang kebanyakan pedagang berdiri menyambut datangnya kapal ikan.

Terintegrasi

Irvan Pulungan, perwakilan tim sukses pasangan calon nomor urut 1, mengemukakan, sektor kelautan dan perikanan sangat bergantung dan memengaruhi sektor-sektor lain. Kebijakan perlindungan pulau-pulau kecil dari ekspansi tambang, seperti nikel, tanggul laut raksasa (giant sea wall), dan reklamasi harus terintegrasi antara darat, laut, dan udara. Dalam konteks pencemaran laut, perlu kebijakan baru untuk melihat sumber pencemaran.

”Kami ingin perbaiki tata kelola kelembagaan, pendanaan, dan safeguard lingkungan yang akhir-akhir ini mendapat tekanan akibat Undang-Undang Cipta Kerja,” katanya.

Ia menambahkan, tata kebangsaan yang dirasakan semakin hilang adalah partisipasi publik dalam proses perumusan kebijakan. Pihaknya berjanji memberikan akses kepada masyarakat untuk perumusan dan tata kelola kebijakan.

Perwakilan tim sukses pasangan calon nomor urut 2, Dyah Roro Esti, mengemukakan, isu keberlanjutan selaras dengan upaya merealisasikan pertumbuhan ekonomi yang maksimal. Oleh karena itu, perlu memantapkan sistem pertahanan keamanan negara, serta kemandirian negara dalam pangan, sumber daya air, dan ekonomi biru.

KOMPAS/PRIYOMBODO (PRI)

Pekerja membongkar muatan ikan dari KM Mustika Sari di Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara, Kamis (1/2/2024). Kementerian Kelautan dan Perikanan merilis, nilai ekspor hasil perikanan Indonesia selama Januari-November 2023 tercatat 5,6 miliar dollar AS atau jauh di bawah target tahun lalu sebesar 6,7 miliar dollar AS.

Ia menambahkan, Indeks kesehatan laut Indonesia yang berada di peringkat 137 dari 221 negara menunjukkan beberapa persoalan yang memengaruhi kesehatan laut. Di antaranya, pembangunan di pesisir dan pariwisata yang tidak menjunjung keberlanjutan, praktik penangkapan ikan skala besar dan berlebih (over fishing). ”Bagaimana bisa menyiasati, dan sumber daya maritim yang menjunjung esensi keberlanjutan dan perubahan iklim,” katanya.

Kesejahteraan nelayan dan produktivitas didorong melalui infrastruktur pendukung dan sarana prasarana. Selain itu, akses keuangan berupa kredit usaha rakyat. Armada transportasi laut juga menjadi prioritas untuk negara kepulauan, transportasi lintas pulau perlu diperkuat, serta pengembangan pelabuhan dan regulasi.

”Kita bisa menyejahterakan nelayan tanpa melupakan nilai lingkungan, menjaga kelestarian alam, melindungi lingkungan dan masa depan berkelanjutan,” kata Dyah.

Selama ini kita memunggungi laut.

Sementara itu, Sonny Keraf, perwakilan tim sukses pasangan nomor urut 3, mengemukakan, pihaknya berkomitmen mewujudkan visi Indonesia sebagai negara maritim yang adil dan lestari. Pertahanan keamanan, termasuk penguatan badan keamanan laut, menjadi perhatian untuk meningkatkan pengawasan sektor maritim.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

tumpukan tongkol yang dijual pedagang di pasar ikan di kawasan Dermaga Pendaratan Ikan Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Selasa (9/1/2024). Program Penangkapan Ikan Terukur berbasis kuota yang seharusnya mulai diterapkan tahun ini diundur menjadi pada 2025.

Sementara itu, kebijakan hilirisasi, termasuk perikanan dan kelautan, akan terus dilanjutkan. Potensi kelautan dan perikanan yang besar memiliki nilai tambah yang semakin tinggi melalui kebijakan hilirisasi, baik untuk memenuhi keperluan dalam negeri maupun ekspor. Dibutuhkan peningkatan anggaran untuk mewujudkan visi misi negara maritim.

Baca juga: Terobosan Sektor Maritim Dinilai Masih Minim

Untuk mewujudkan negara maritim, terdapat dua pergeseran paradigma yang akan diterapkan, yakni paradigm kontinental yang berorientasi darat digeser menjadi paradigma kelautan dengan kekuatan dan potensi laut yang luas, baik sumber daya alam maupun jasa maritim dengan jalur perdagangan internasional. Titik-titik simpul pelabuhan yang strategis bisa menjadi mata rantai pasokan domestik dan global.

”Selama ini kita memunggungi laut. Bahkan, Presiden Jokowi selama dua periode menganggap (Indonesia) negara maritim, tetapi tidak serius ditunjukkan. Kita bergeser kembali ke bangsa kelautan,” ujarnya.

Kedua, paradigma yang mengutamakan pemanfaatan sumber daya alam menjadi mengutamakan sumber daya manusia. Dicontohkan, nelayan mendapat kredit untuk kapal kecil dan dilatih menangkap ikan dengan standar kelestarian sumber daya untuk selanjutnya dipasok ke kapal besar sehingga kapal kecil dan besar tumbuh bersama.

”Negara maritim yang adil prioritasnya ada pada pembangunan sumber daya manusia, yakni menyiapkan manusia berkualitas produktif,” katanya.

Minim terobosan

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Teknologi Muhammadiyah Jakarta Suhana menilai, pasangan Prabowo-Gibran serta Ganjar-Mahfud MD mengusung program Ekonomi Biru. Akan tetapi, program-program ekonomi biru itu tidak banyak berubah dari program pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin saat ini. Dicontohkan, pasangan Ganjar-Mahfud MD mengangkat kelanjutan program Penangkapan Ikan Terukur berbasis kuota dan zonasi. Program tersebut saat ini menuai penolakan publik dan kontroversi.

Kepala Pusat Kajian Sumber Daya Pesisir Dan Lautan IPB University Yonvitner menilai, salah satu persoalan besar yang harus dituntaskan dalam mengembangkan misi kemaritiman adalah keberpihakan terhadap anggaran sektor maritim yang perlu ditingkatkan minimal 5 persen dari APBN. Selain itu, harmonisasi dan relevansi kebijakan, pembenahan tata kelola, serta peningkatan infrastruktur.