Moratorium Smelter Nikel Pirometalurgi untuk Keseimbangan Produksi
Untuk pemrosesan nikel dengan pirometalurgi ("stainless steel"), saat ini ada 44 smelter yang beroperasi dan 25 smelter tahap konstruksi.
![Suasana pabrik HPAL milik grup Harita Nickel, di Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, Minggu (9/4/2023). Fasilitas itu mengolah bijih nikel menjadi produk bernama MHP yang menjadi bahan intermediari pembuatan baterai kendaraan listrik.](https://cdn-assetd.kompas.id/d75fxhFB2i_MOlkHf2uioPIKyh4=/1024x576/filters:watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2023%2F04%2F16%2F9c57e7a4-e8e6-4865-83ac-5df3d701f285_jpg.jpg)
Suasana pabrik HPAL milik grup Harita Nickel, di Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, Minggu (9/4/2023). Fasilitas itu mengolah bijih nikel menjadi produk bernama MHP yang menjadi bahan intermediari pembuatan baterai kendaraan listrik.
JAKARTA, KOMPAS β Pemerintah berencana melakukan moratorium pembangunan smelter jalur pengolahan pirometalurgi yang antara lain menghasilkan produk feronikel, nickel matte, dan nickel pig iron. Pengamat menilai langkah tersebut penting demi terciptanya keseimbangan pasokan dan permintaan serta penataan kembali hilirisasi dan industrialisasi nikel.
Peneliti Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep), Akmaluddin Rachim, Sabtu (21/10/2023), mengatakan, sejak ekspor bijih nikel dilarang pada 2020, memang ada peningkatan nilai tambah. Namun, investasi untuk produk turunan bijih nikel lantas menjamur. Padahal, keseimbangan bijih nikel juga perlu dijaga.