Redupnya Keberpihakan pada Papan
Dukungan pembiayaan rumah bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah turun 25 persen, yakni dari 220.000 unit pada tahun ini menjadi 166.000 unit pada tahun 2024.
![Remaja melintas di kompleks rumah subsidi di Desa Sidorejo, Godean, Sleman, DI Yogyakarta, Senin (17/7/2023). Tingginya kebutuhan akan rumah hunian di kawasan Yogyakarta membuat keberadaan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah terus diburu.](https://cdn-assetd.kompas.id/PCe9FSsbTQp8QSvbbi1Q4pL6Sp8=/1024x683/filters:watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2023%2F07%2F17%2F2ec689de-34f8-4288-be3d-94f0d9496a12_jpeg.jpg)
Remaja melintas di kompleks rumah subsidi di Desa Sidorejo, Godean, Sleman, DI Yogyakarta, Senin (17/7/2023). Tingginya kebutuhan akan rumah hunian di kawasan Yogyakarta membuat keberadaan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah terus diburu.
Pemerintah memutuskan untuk memangkas fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP pada tahun depan. Dukungan pembiayaan rumah bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah itu turun 25 persen, yakni dari 220.000 unit pada tahun ini menjadi 166.000 unit pada tahun 2024.
Keputusan itu cukup mengejutkan di tengah tantangan kekurangan rumah yang masih besar. Tercatat masih ada 12,7 juta rumah tangga di Indonesia belum bisa memiliki rumah. Jumlah ini belum termasuk laju kebutuhan rumah setiap tahun yang meningkat sekitar 800.000 unit, seiring bertambahnya keluarga-keluarga baru.