Dinamika Politik Perlu Diperhatikan dalam Implementasi JETP

Rasa kepemilikan dan kebermanfaatan transisi energi, termasuk melalui JETP, harus dibangun. Masyarakat perlu lebih menyadari bahwa transisi dari energi fosil ke energi yang rendah emisi amat diperlukan.

KOMPAS/DAHLIA IRAWATI

Paiton Energy membangun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) untuk mendukung penyediaan sumber energi terbarukan. Perusahaan membangun PLTS dari stasiun Photovoltaic (PV) untuk keperluan konsumsi sendiri dengan total kapasitas terpasang 1.013 kW dengan Sistem Tenaga Surya on-Grid. Proyek PLTS ini dipasang di area pembangkit Paiton (689 kW), atap gedung administrasi (65 kW), dan atap balai rekreasi di perumahan Paiton (289 kW). Listrik yang dihasilkan ini juga digunakan untuk mengisi daya bus listrik yang berfungsi sebagai transportasi karyawan sehari-hari. Hal itu dilakukan untuk menekan penggunaan batubara.

JAKARTA, KOMPAS — Dinamika politik lokal dan geopolitik perlu diperhatikan dalam implementasi Kerja Sama Transisi Energi yang Adil atau Just Energy Transition Partnership/JETP. Kepercayaan negara-negara maju dalam mendukung transisi energi perlu dipastikan tidak terganggu saat berpindah kepemimpinan negara ataupun eskalasi dinamika global.

JETP yang pertama kali diumumkan di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali, November 2022, adalah komitmen pendanaan sebesar 20 miliar dollar AS atau sekitar Rp 310 triliun. Pendanaan berasal dari dana publik negara-negara maju, yang dipimpin Amerika Serikat dan Jepang, serta dari swasta.