logo Kompas.id
β€Ί
Ekonomiβ€ΊRisiko Kebijakan BBM Perlu...
Iklan

Risiko Kebijakan BBM Perlu Diantisipasi

Pemerintah menghadapi dua pilihan, yakni menambah alokasi anggaran subsidi dan kompensasi energi untuk menahan harga BBM bersubsidi atau menaikkan harga biosolar dan pertalite guna menjaga ruang fiskal.

Oleh
DIMAS WARADITYA NUGRAHA
Β· 1 menit baca
Papan daftar harga bahan bakar minyak di SPBU di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (25/8/2022). Pemerintah masih harus mengevaluasi soal harga BBM bersubsidi sebelum memutuskan akan menaikkan atau mempertahankan harga. Wacana kenaikkan harga BBM bersubsidi mengemuka karena kuota pertalite maupun biosolar diperkirakan habis pada Oktober 2022. Adapun anggaran subsidi dan kompensasi energi pada 2022 total mencapai Rp 502,4 triliun.
KOMPAS/PRIYOMBODO

Papan daftar harga bahan bakar minyak di SPBU di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (25/8/2022). Pemerintah masih harus mengevaluasi soal harga BBM bersubsidi sebelum memutuskan akan menaikkan atau mempertahankan harga. Wacana kenaikkan harga BBM bersubsidi mengemuka karena kuota pertalite maupun biosolar diperkirakan habis pada Oktober 2022. Adapun anggaran subsidi dan kompensasi energi pada 2022 total mencapai Rp 502,4 triliun.

JAKARTA, KOMPAS β€” Kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi berpotensi menekan daya beli masyarakat lapisan terbawah sehingga dapat memicu kenaikan angka kemiskinan. Namun, apabila harga BBM bersubsidi dipertahankan, anggaran subsidi energi harus ditambah yang berdampak menghambat langkah terwujudnya konsolidasi fiskal untuk jangka menengah-panjang.

Komitmen pemerintah dalam mewujudkan transformasi subsidi energi yang lebih tepat sasaran sangat dinanti agar peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai instrumen stabilisasi perekonomian dapat berjalan lebih baik.

Editor:
ARIS PRASETYO
Bagikan