Sanksi Blokir Dinilai Disproporsional dan Berdampak Luas

Pemblokiran sejumlah layanan sistem elektronik oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menuai kritik publik. Tak hanya aspek sosial dan politik, hak ekonomi masyarakat terdampak oleh keputusan tersebut.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Para pemain sejumlah gim di Tanah Air merupakan sebagian masyarakat yang terdampak oleh pemblokiran layanan penyelenggara sistem elektronik oleh pemerintah.

JAKARTA, KOMPAS — Keputusan pemerintah memblokir situs penyelenggara sistem elektronik yang tidak melakukan pendaftaran dinilai disproporsional dan dapat membawa dampak buruk yang luas bagi masyarakat. Pemerintah pun berencana membuka blokir untuk sementara dalam waktu dekat agar masyarakat pengguna situs transaksi keuangan PayPal bisa memindahkan dananya.

Kebijakan pendaftaran penyelenggara sistem elektronik (PSE) privat ini menggunakan payung hukum Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat, peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).