Penggunaan HKI sebagai Jaminan Kredit Bank Butuh Regulasi Tambahan

Terobosan untuk menjadikan hak kekayaan intelektual (HKI), seperti lagu dan konten Youtube, menjadi jaminan kredit bank perlu dilengkapi sejumlah regulasi. Sebab, HKI tak berwujud fisik sehingga berisiko bagi bank.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Salah satu gerai produk lokal yang menawarkan perlengkapan kegiatan luar ruangan ketika peluncuran Gerakan Bangga Produk Lokal untuk Kota Bogor di Bogor Creative Center, Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa (31/5/2022). Melalui Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 30 Tahun 2022, semua aparatur sipil negara (ASN) di Kota Bogor wajib mengenakan pakaian kasual produk lokal dalam negeri sebagai pakaian dinasnya setiap hari Selasa. Menurut Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto, gerakan ini menjadi salah satu upaya mendukung produk-produk lokal Indonesia, terutama produk lokal di wilayah Kota Bogor. Produk lokal Indonesia yang kian tumbuh berbasis pada industri kreatif pun kini semakin mampu bersaing kualitasnya dibandingkan produk luar. Dalam peluncuran gerakan ini juga digelar pameran dan bazar sejumlah produk lokal yang berbasis industri kreatif di Kota Bogor.

JAKARTA, KOMPAS — Penggunaan hak kekayaan intelektual atau HKI untuk menjadi jaminan bagi pelaku ekonomi kreatif dalam mengakses kredit perbankan memerlukan regulasi tambahan. Regulasi tambahan yang diperlukan adalah pengaturan lebih detail soal standardisasi cara penghitungan nilai kekayaan intelektual agar setara dengan nilai pinjaman yang diberikan dan cara menilai kelayakan calon debitor atau credit scoring.

Aturan lebih detail ini diperlukan perbankan dan lembaga keuangan non-bank untuk memitigasi risiko yang berpotensi timbul dari obyek penjaminan HKI yang sifatnya tak berwujud fisik ini. Ini agar ide terobosan penggunaan HKI sebagai obyek jaminan kredit ini bisa dinikmati lebih luas oleh pelaku ekonomi kreatif agar bisa memperluas inklusi keuangan.