Iklan
Keberadaan UU Perlindungan Data Pribadi Dinilai Makin Mendesak
Pemerintah tetap bersikeras ingin melanjutkan kebijakan wajib pendaftaran penyelenggara sistem elektronik atau PSE privat.
Layanan digital.
JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah tetap bersikeras ingin melanjutkan kebijakan wajib pendaftaran penyelenggara sistem elektronik atau PSE privat. Langkah tersebut dinilai kontraproduktif karena Indonesia belum memiliki undang-undang terkait dengan perlindungan data pribadi.
Kebijakan wajib pendaftaran PSE privat mengacu pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 yang telah diubah melalui Permenkominfo No 10/2021.