Inflasi Gerus Daya Beli, Rumus Upah Minimum di UU Cipta Kerja Harus Direvisi

Seiring berjalannya waktu, inflasi yang terus melejit semakin menggerus upah buruh yang hanya naik tipis.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Salah satu poster yang dibawa buruh dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) ketika menggelar aksi di depan Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta, Jumat (19/11/2021).

JAKARTA, KOMPAS — Tingkat upah pekerja yang relatif rendah sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja makin tergerus akibat lonjakan inflasi. Jika penetapan upah minimum tahun depan masih mengacu pada regulasi itu, bisa dipastikan daya beli masyarakat akan semakin tergerus dan konsumsi rumah tangga semakin tertahan.

Sejak Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan berlaku, aturan upah minimum pun menggunakan formula yang berbeda. Untuk menjaga iklim investasi dan berusaha, regulasi itu menetapkan sistem pengupahan baru yang menahan laju kenaikan upah minimum agar lebih moderat alias tidak terlalu tinggi.