Distribusi Solar Bersubsidi Dievaluasi

Solar bersubsidi yang sulit didapat nelayan kecil dan harga solar industri yang meroket menjadi lampu kuning bagi sektor perikanan tangkap.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Kapal-kapal pencari ikan bersandar di Pelabuhan Nizam Zachman, Muara Baru, Jakarta, Senin (20/6/2022). Sebagian besar pemilik usaha kapal perikanan memilih untuk tidak melaut atau mengurangi jumlah kapal yang beroperasi karena mahalnya BBM. Selain terbebani harga solar untuk industri yang menembus Rp16.800-Rp 17.000 per liter, industri perikanan sudah membayar pungutan hasil perikanan (PHP) di awal. Berhentinya operasional kapal ikan juga berdampak pada banyak anak buah kapal yang tidak dapat bekerja. Dalam sepekan terakhir jumlah kapal yang keluar dari Pelabuhan Nizam Zachman, Muara Baru, hanya sekitar 90 kapal.

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah berupaya menyederhanakan prosedur penyaluran bahan bakar minyak atau BBM jenis solar bersubsidi untuk nelayan. Upaya ini untuk merespons persoalan seretnya solar bersubsidi bagi nelayan di sejumlah wilayah. Masalah dinilai krusial bagi perikanan tangkap.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Muhammad Zaini mengemukakan, pihaknya sedang mengevaluasi persoalan distribusi solar bersubsidi untuk nelayan. Kuota solar bersubsidi yang dialokasikan untuk sektor perikanan berkisar 2,6 juta kiloliter. Dari jumlah itu, sekitar 2,1 juta kiloliter diperuntukkan bagi nelayan kapal berukuran maksimal 30 gros ton (GT).