Okupansi LRT Palembang Belum Sesuai Harapan
Empat tahun beroperasi, tingkat keterisian LRT Palembang belum mencapai target. Padahal, sarana transportasi yang menelan investasi hingga Rp 11 triliun itu merupakan proyek percontohan nasional.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F01%2F20220106RAM-Keterangan-Pers_1641468882.jpeg){kind=logo}
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (kedua dari kiri) memberikan keterangan pers setelah memimpin rapat terkait rencana integrasi angkutan umum di Palembang, Sumatera Selatan, Kamis (6/1/2022). Menurut dia, perlu ada inovasi agar minat warga untuk beralih ke angkutan umum meningkat.
PALEMBANG, KOMPAS — Empat tahun beroperasi, tingkat keterisian atau okupansi kereta ringan (LRT) Palembang belum mencapai target. Padahal, sarana transportasi yang menelan investasi hingga Rp 11 triliun ini merupakan proyek percontohan nasional. Pemerintah akan melakukan sejumlah upaya termasuk merancang ulang rute transportasi agar lebih terintegrasi dan memberikan subsidi untuk memancing warga Palembang, Sumatera Selatan, menggunakan sarana ini.
Hal ini mengemuka dalam pertemuan antara Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dengan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru dan Wali Kota Palembang Harnojoyo, Kamis (6/1/2022). Dalam rapat tersebut, Budi mengatakan, walau sudah beroperasi sejak 2018, tingkat keterisian (okupansi) kereta ringan (light rail transit/LRT) belum sesuai harapan. ”Pergerakan penumpang masih fluktuatif tetapi masih jauh dari target,” katanya.