Ekonomi Sirkular Butuh Fondasi dan Pengawasan yang Kuat
Penerapan ekonomi sirkular di Indonesia menghadapi tantangan, mulai dari kebijakan pemerintah hingga kepemimpinan organisasi di internal setiap industri.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F02%2F4e40db19-9440-4eb0-86a7-da1bcee37d5f_jpg.jpg){kind=logo}
Pengurus bank sampah RW 005, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, menimbang botol plastik yang disetor warga, Minggu (7/2/2021). Bank sampah binaan PT Indonesia Power tersebut membeli berbagai sampah dari warga, seperti kardus, botol plastik, dan minyak jelantah, untuk didaur ulang. Setiap liter jelantah dibeli seharga Rp 3.000. Untuk botol dan kardus dihargai Rp 1.500 per kg.
JAKARTA, KOMPAS — Penerapan ekonomi sirkular diyakini mampu berkontribusi positif terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup. Namun, penerapan ekonomi sirkular di Indonesia membutuhkan fondasi kebijakan hingga pengawasan yang kuat.
Ekonomi sirkular adalah sistem ekonomi yang meminimalkan penggunaan sumber daya, limbah, atau emisi. Caranya bisa dari desain sumber daya yang tahan lama, penggunaan kembali, produksi ulang, atau perbaikan ulang.