Keberpihakan kepada UMKM Belum Maksimal

Keberpihakan terhadap sektor usaha mikro, kecil dan menengah, khususnya dari perbankan dan pemerintah, belum maksimal. Era disrupsi, tantangan besar adalah menaikkan kelas dari pengusaha informal menuju formal.

KOMPAS/STEFANUS OSA

Menteri Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia (ketiga dari kiri) mengungkapkan keberpihakan pemerintah, khususnya perbankan, pada UMKM dalam dialog Kamar Dagang dan Industri (Kadin)-Shopee Indonesia bertajuk ”UMKM Indonesia Menuju Pasar Global” di Jakarta, Senin (14/6/2021).

JAKARTA, KOMPAS — Keberpihakan perbankan dan pemerintah terhadap sektor usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM belum maksimal. Padahal, posisi kelompok UMKM masih sangat strategis, baik dalam struktur pertumbuhan ekonomi nasional maupun dalam konteks pemerataan ekonomi.

Menteri Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, berdasarkan data yang ada, hingga akhir 2019 jumlah pinjaman kredit mencapai sekitar Rp 6.000 triliun. Dari jumlah itu, kredit sebesar Rp 300 triliun disalurkan untuk investasi di luar negeri, sedangkan kredit untuk investasi dalam negeri sebesar Rp 5.700 triliun.