Gasifikasi Batubara Masih Butuh Subsidi
Proyek gasifikasi batubara menjadi dimetil eter atau DME belum menjamin bebas dari subsidi. Operasi gasifikasi harus efisien agar harga DME lebih murah dari harga elpiji.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F03%2Fd4a5fcf5-463d-43f5-9323-e49a3980f282_jpg.jpg){kind=logo}
Tongkang-tongkang bermuatan batubara melintas di Sungai Mahakam, Samarinda, Kalimantan Timur, Senin (8/3/2021). Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), produksi batubara Indonesia per 8 Maret 2021 sebesar 93,42 juta ton atau setara 16,99 persen dari target produksi sebesar 550 juta ton pada tahun 2021.
JAKARTA, KOMPAS — Gasifikasi batubara untuk menghasilkan produk dimetil eter atau DME yang digagas PT Bukit Asam Tbk dan PT Pertamina (Persero) masih membutuhkan subsidi. DME dirancang untuk menggantikan elpiji yang sekitar 75 persen dari total konsumsi nasional masih diimpor. Besaran subsidi DME bergantung pada pergerakan harga elpiji di pasar internasional.
Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sujatmiko mengatakan, faktor keekonomian proyek tersebut sangat penting bagi keberhasilan program gasifikasi batubara menjadi DME. Pemerintah sedang menyiapkan insentif untuk mendukung keekonomian proyek, seperti insentif royalti nol persen, harga khusus batubara untuk gasifikasi, serta jaminan izin operasi tambang batubara sampai dengan umur cadangan tambang.