logo Kompas.id
β€Ί
Ekonomiβ€ΊJangan Keliru Ambil Prioritas
Iklan

Jangan Keliru Ambil Prioritas

Kondisi krisis kesehatan membuat seluruh negara di dunia saat ini fokus membenahi stabilitas ekonomi dalam negeri sehingga sisi permintaan untuk menyalurkan PMA dari negara-negara investor masih sepi.

Oleh
Dimas Waraditya Nugraha
Β· 1 menit baca
https://cdn-assetd.kompas.id/40O3OEAOLb1VSIOkVii4SdbL1JA=/1024x576/filters:watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F10%2F15d85d29-5271-43c6-89b7-5ca34599009c_jpg.jpg
KOMPAS/AGUS SUSANTO

Buruh menggelar aksi mogok kerja di dalam lingkungan pabriknya di kawasan industri MM2100, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa (6/10/2020). Aksi mogok kerja dengan menghentikan produksi pada 6-8 Oktober tersebut sebagai bentuk protes pengesahan RUU Cipta Kerja oleh DPR dan pemerintah. Ada 32 federasi dan konfederasi serikat buruh yang tetap akan mengadakan unjuk rasa dan mogok kerja nasional serempak pada 6-8 Oktober 2020. Pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang dinilai semakin mencederai hak dan perlindungan buruh.

JAKARTA, KOMPAS β€” Serapan dana pemulihan ekonomi nasional belum sampai setengah dari anggaran Rp 695,2 triliun. Pemerintah mestinya fokus pada upaya mendorong penyerapan anggaran ini agar kondisi ekonomi segera pulih.

Namun, pemerintah justru mengejar penuntasan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Padahal, penetapan RUU itu tidak serta-merta meningkatkan serapan tenaga kerja selama sisi permintaan masih rendah akibat pandemi Covid-19.

Editor:
dewiindriastuti
Bagikan