Modal Awal Jaminan Kehilangan Pekerjaan Ditentukan Minimal Rp 6 Triliun

Regulasi tentang pesangon dalam RUU Cipta Kerja akan membebani keuangan negara dan merugikan pekerja. Sebaliknya, pemerintah menilai pembayaran pesangon di Indonesia termasuk paling tinggi dari negara lain.

Kompas/Heru Sri Kumoro

Anggota Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat mengikuti rapat panitia kerja Baleg DPR, melanjutkan pembahasan daftar inventarisasi masalah Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2020).

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah akan turut menanggung pesangon para pekerja yang diberhentikan bekerja melalui program Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Modal awal Jaminan Kehilangan Pekerjaan ini telah ditentukan minimal Rp 6 triliun dalam Rancangan Undang-undang Cipta Kerja.

Selain merugikan pekerja, regulasi pesangon dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja akan membebani keuangan negara dalam jangka menengah panjang. Regulasi pesangon yang baru dipandang hanya memberikan karpet merah bagi pelaku usaha.