Jangan Ambil Risiko, Perjalanan Dinas Rentan Disalahgunakan
Pencabutan larangan perjalanan dinas rentan disalahgunakan. Tahun lalu, BPK menemukan penyimpangan realisasi perjalanan dinas senilai Rp 102,75 miliar dan 444 dollar AS pada 43 kementerian/ lembaga.
Kententuan perjalanan dinas berdasarkan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor 30 Tahun 2020. Sumber: Sekretaris Jenderal Kemenkeu
JAKARTA, KOMPAS — Pencabutan larangan perjalanan dinas yang didorong untuk menggerakkan roda perekonomian justru rentan disalahgunakan. Anggaran perjalanan dinas sebaiknya direalokasikan untuk program pemerintah berbasis padat karya yang mempunyai dampak berganda lebih besar.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan dugaan penyimpangan realisasi perjalanan dinas dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun anggaran 2019. Penyimpangan belanja perjalanan dinas ditemukan dalam mata uang rupiah dan dollar AS, yaitu Rp 102,75 miliar dan 444 dollar AS pada 43 kementerian/ lembaga.