Verifikasi Data Kependudukan Tekan Risiko Penipuan

Data berperan penting dalam mendorong inklusi keuangan masyarakat. Verifikasi data akan memudahkan penyedia jasa pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi menyetujui pengajuan pinjaman.

Kompas/Priyombodo

Petugas teller dengan mengenakan masker, sarung tangan, dan pembatas kaca melayani pembukaan rekening tabungan bagi pengemudi ojek daring Gojek di Bank BNI Syariah Cabang Fatmawati, Jakarta Selatan, Jumat (3/4/2020). Program tabungan bagi pengemudi Gojek ini dilakukan dengan cara memotong secara otomatis deposit yang dimilik pengemudi. Program ini diharapkan dapat meningkatkan inklusi keuangan sektor informal sekaligus meningkatkan kesejahteraan pengemudik ojek daring.

JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Dalam Negeri membuka layanan akses data kependudukan kepada 13 instansi, termasuk usaha keuangan, secara dalam jaringan atau daring. Layanan ini dapat menghindarkan pelaku usaha dari kasus penipuan dari calon konsumen.

Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh menyebutkan, hingga kini ada 2.108 lembaga yang sudah bekerja sama dalam memanfaatkan data kependudukan, nomor induk kependudukan, dan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el).