Tanpa Insentif, Pengembangan Lamban
Realisasi pengembangan energi terbarukan masih jauh di bawah target Rencana Umum Energi Nasional. Pengembangan energi terbarukan di Indonesia membutuhkan insentif untuk bisa tumbuh pesat.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F01%2F10445c3d-a884-4dbb-904a-cdc338ff28eb_jpg.jpg){kind=logo}
Warga Desa Muara Enggelam, Kecamatan Muara Wis, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, sedang mengecek kondisi panel surya berkapasitas 42 kilowatt-peak (kWp), Sabtu (23/11/2019). Sejak pembangkit tenaga surya hadir, warga desa mampu menikmati listrik 24 jam.
JAKARTA, KOMPAS — Insentif yang terbatas untuk pengembangan energi terbarukan di Indonesia menyebabkan sektor ini tak berkembang. Kontribusi energi terbarukan dalam bauran energi nasional pada 2025 ditargetkan 23 persen. Saat ini porsi energi terbarukan masih 9,15 persen.
Secara rinci dalam dokumen Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), target energi terbarukan pada 2019 sebesar 32,9 juta ton setara minyak (MTOE). Kontribusi itu dari panas bumi, hidro, surya, bayu, dan bioenergi. Berdasarkan catatan Dewan Energi Nasional (DEN), sampai dengan 2019, kontribusi energi terbarukan sebesar 20,03 MTOE.