RUU Cipta Kerja Beri Kepastian Usaha

RUU Cipta Kerja merupakan instrumen awal yang memberikan kepastian, kemudahan, dan efisiensi bagi sektor usaha. RUU ini juga disusun untuk mewadahi kepentingan pengusaha dan buruh.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Massa buruh sambil membawa poster berunjuk rasa di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (12/2/2020), untuk menolak Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Mereka tidak ingin regulasi itu merugikan buruh demi investasi.

JAKARTA, KOMPAS — Omnibus law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja merupakan instrumen awal yang memberikan kepastian dan kemudahan bagi sektor usaha. Tidak hanya bagi pengusaha besar, tetapi juga pengusaha mikro, kecil, dan menengah.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, Kamis (5/3/2020), mengemukakan, dari 79 undang-undang (UU) dan 1.244 pasal yang telah direvisi menjadi Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja, sebanyak 700 pasal yang telah direvisi itu masuk ke ranah BKPM. Pasal-pasal itu antara lain terkait kemudahan berusaha; usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM); serta perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (OSS).