Pelanggaran Kebebasan Seni Dipicu Menguatnya Politik Identitas

Upaya melindungi kebebasan berkesenian memerlukan kebijakan sistematis melibatkan instansi kementerian/lembaga hingga komunitas seniman dan pelaku budaya.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Sejumlah seniman muda dari komunitas Rain City Strike menyelesaikan karyanya di gang permukiman warga di Kampung Cibadak, Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat, Minggu (8/11/2020). Aktivitas menggambar tembok di perkampungan padat menjadi rangkaian kegiatan komunitas ini dengan tema Rain City Strike #8: Kampung Gambar Kampung Berisik. Selain menjadi media ekspresi para seniman muda di Kota Bogor, mural dan grafiti pun menjadi hiasan sejumlah sudut wilayah kampung tematik perajin wajan ini.

JAKARTA, KOMPAS — Tren maraknya kasus pelanggaran kebebasan berkesenian dipicu oleh menguatnya politik identitas. Belum ada lembaga yang khusus menangani kasus secara mendalam dan berkeadilan.

Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) mendefinisikan kebebasan berkesenian sebagai kebebasan untuk membayangkan, menciptakan, dan mendistribusikan beragam ekspresi budaya, bebas dari sektor pemerintah, intervensi politik, atau tekanan dari aktor non-negara. Kebebasan berkesenian mencakup pula hak semua warga negara untuk memiliki akses ke karya dan penting untuk kesejahteraan masyarakat.