Perempuan Adat Pubabu Minta Pemda Hentikan Intimidasi

Aksi unjuk rasa ibu-ibu di Kabupaten Timor Tengah Selatan Mei 2020 adalah sebuah perjuangan untuk memperjuangkan hak adat mereka. Sayangnya, aksi mereka justru dibenturkan dengan adat ketimuran.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Ilustrasi mural yang menuntut disahkannya RUU penghapusan kekerasan seksual di Jalan Bekasi Timur Raya, Jakarta Utara, Kamis (20/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur didesak untuk segera menghentikan berbagai intimidasi dan diskriminasi terhadap masyarakat yang tinggal di sekitar hutan adat Pubabu, Nusa Tenggara Timur. Aparat kepolisian juga diminta menghentikan segala bentuk kekerasan, intimidasi dan kriminalisasi terhadap masyarakat adat Pubabu, terutama perempuan yang melakukan perjuangan terhadap hak-haknya.

Selain mencabut sertifikat hak pakai dan mengembalikan hutan adat Pubabu dan hak masyarakat, pemerintah  daerah NTT didesak agar penyelesaian konflik yang terkait hutan adat Pubabu, hendaknya memperhatikan sensitivitas jender. Jangan ada lagi kekerasan termasuk kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak.