Implementasi Program Organisasi Penggerak Merdeka Belajar Butuh Pengawasan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Program Organisasi Penggerak untuk meningkatkan kapasitas guru dan tenaga kependidikan dengan menggandeng organisasi masyarakat. Pelaksanaan program butuh pengawasan.

Kompas/AGUS SUSANTO

Murid mengacungkan jari menjawab pertanyaan gurunya dalam pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) di SDN Sukarukun 01, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis (16/7/2020).

JAKARTA, KOMPAS — Sebanyak 183 proposal dari 156 organisasi masyarakat dinyatakan lolos evaluasi Program Organisasi Penggerak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pekerjaan rumah selanjutnya bagi pemerintah adalah memastikan pengawasan pelaksanaan kegiatan dan tanggung jawab pemakaian anggaran dari para organisasi tersebut.

Program Organisasi Penggerak adalah bagian dari kebijakan Merdeka Belajar dan bertujuan meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dengan melibatkan organisasi masyarakat peduli pendidikan. Program ini menggunakan dana bantuan pemerintah. Organisasi yang terpilih menyelenggarakan program pelatihan pilot selama dua tahun ajaran, yakni Agustus 2020 sampai Mei 2022.