Guru Honorer Tetap Menuntut Diangkat Jadi PNS

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memutuskan, sekitar 50 persen dari dana bantuan operasional sekolah dapat digunakan untuk gaji guru honorer. Namun, guru honorer tetap menuntut diangkat jadi pegawai negeri sipil.

Kompas/Priyombodo

Wirda, guru honorer sejak 2017, mengajar siswa kelas I di SD Negeri Larangan Selatan 02, Larangan, Kota Tangerang, Banten, Kamis (13/2/2020). Batas maksimal pembayaraan gaji guru honorer ditingkatkan dari sebelumnya 15 persen untuk sekolah negeri dan 30 persen untuk sekolah swasta menjadi 50 persen dari total dana bantuan operasional sekolah (BOS).

JAKARTA, KOMPAS — Meningkatkan status honorer menjadi aparatur sipil negara atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja terus disuarakan oleh kelompok guru honorer. Pada saat bersamaan, muncul seruan dari masyarakat agar pemerintah daerah berperan lebih aktif meningkatkan mutu sekolah.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Forum Guru Honorer Non Kategori 2 Indonesia R Sutopo Yuwono, saat dihubungi pada Sabtu (15/2/2020), di Jakarta, mengatakan, pihaknya menuntut adanya surat edaran atau peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) agar segera menetapkan guru honorer yang lulus seleksi.