Keuangan dan Kinerja TVRI Perlu Diaudit

Usulan audit internal di tubuh Televisi Republik Indonesia menguat untuk menguak kondisi internal lembaga penyiaran publik tersebut. Audit ini tidak hanya audit keuangan, tetapi juga audit kinerja.

Kompas/Heru Sri Kumoro

Ketua Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik TVRI Arief Hidayat (tengah) bersama anggota Made Ayu Dwie Mahenny, Maryuni Kabul Budiono, Pamungkas Trishadiatmoko, dan Supra Wimbarti (kiri ke kanan) bersiap mengikuti rapat kerja dengan anggota Komisi I DPR di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/1/2020). Rapat tersebut untuk membahas mengenai kisruh di TVRI, khususnya perkembangan kasus pemberhentian Direktur Utama LPP TVRI Helmy Yahya.

JAKARTA, KOMPAS — Pasca-pencopotan Helmy Yahya sebagai Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, Komisi I DPR memanggil jajaran Dewan Pengawas LPP TVRI, Selasa (21/1/2020), di Gedung DPR, Senayan, Jakarta. Dalam rapat dengar pendapat itu, beberapa anggota Komisi I DPR mengusulkan digelar audit investigasi terhadap manajemen TVRI.

Usulan audit investigasi antara lain disampaikan anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, TB Hasanuddin. ”Kalau forum ini sepakat, mungkin perlu ada semacam audit publik. Ini akan lebih fair karena nanti bisa dilihat apakah benar uang honor tidak cukup? Berapa jumlahnya? Mengapa sekian bulan tidak terbayar? Lalu, soal seleksi mutasi dan promosi, kita minta juga (keterangan) kepada ahlinya dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, apakah yang dilakukan direksi betul atau tidak,” ucapnya.