Pemerintah Harus Tegas terhadap Intoleransi

KOMPAS/NINO CITRA ANUGRAHANTO

Puluhan warga melakukan upacara labuhan untuk mendoakan perdamaian bagi bangsa Indonesia, di Pantai Parangkusumo, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis (25/10/2018) sore. Upacara itu merupakan bentuk keprihatinan warga atas tindak intoleransi yang masih terjadi dalam kehidupan bermasyarakat.

JAKARTA, KOMPAS — Belajar dari kasus pemotongan salib dan pemindahan ibadat arwah salah seorang umat katolik di Paroki Pringgolayan, Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa (18/12/2018) lalu, pemerintah dan aparat keamanan mesti  tegas dan konsisten dalam melindungi dan membela hak-hak asasi manusia serta hak-hak dasar warga negara Republik Indonesia. Jika hal-hal serupa dibiarkan, maka kasus serupa bisa menular  di tempat lain.

Penegasan ini disampaikan Guru Besar  Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Azyumardi Azra, Jumat (21/12/2018) di Jakarta. "Pemerintah dan aparat keamanan jangan lakukan pembiaran, tokoh agama juga jangan  berpangku tangan," ucapnya.