Peta Jalan Belum Tersusun, Pembangunan Berkelanjutan Terkendala
Dari kiri, Direktur Eksekutif Perkumpulan Prakarsa, Ah Maftuchan; Senior Officer INFID, Hamong Santoso; Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia, Dian Kartikasari; Direktur Eksekutif Migrant Care, Wahyu Susilo; dan Pengamat Kebijakan Publik, Mickael Bobby Hoelman. Mereka bersepakat bahwa kemiskinan tidak dapat hanya diukur dari angka. Apabila kemiskinan menurun namun ketimpangan masih tinggi, kesejahteraan pun tidak akan tercapai. Hal ini disampaikan di Jakarta pada Rabu (8/8/2018).
JAKARTA, KOMPAS – Pencapaian agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals masih terkendala. Hingga saat ini, peta jalan yang berfungsi sebagai strategi proyeksi hingga 2030 belum juga disusun. Akibatnya, kendala mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan termasuk pengurangan kemiskinan dan ketimpangan akan semakin banyak.
“Tim Koordinasi Nasional dan Rencana Aksi Nasional telah ditetapkan. Namun, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) hingga saat ini belum menerbitkan peta jalan untuk strategi mengimplementasikan Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2017–2030,” kata Pengamat Kebijakan Publik, Mickael Bobby Hoelman, di Jakarta, Rabu (8/8/2018).