Pendanaan Gerakan Pramuka Masih Bermasalah
Suasana Rapat Kerja antara Komisi X DPR dan Kemenpora di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (18/9).
JAKARTA, KOMPAS — Tidak adanya koordinasi yang baik antara Kementerian Pemuda dan Olahraga serta dinas terkait di daerah dengan kwartir gerakan Pramuka di tingkat daerah ataupun cabang dinilai membuat keberlangsungan program Gerakan Pramuka tidak efektif. Pendanaan dinas di daerah untuk kegiatan Pramuka juga dinilai belum efisien.
Anggota Komisi X dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Vanda Sarundajang, mengatakan, pendanaan dinas pemuda dan olahraga di daerah untuk kegiatan Pramuka ada yang tidak relevan dengan kenyataan di lapangan. ”Saya kebetulan juga Ketua Kwarda (Kwartir Daerah) Pramuka Sulawesi Utara. Saya menemukan, di dinas provinsi, untuk Pramuka dianggarkan setiap tahunnya pendanaan kegiatan raimuna daerah. Padahal, raimuna daerah itu diselenggarakan lima tahun sekali. Jadi, ini terkesan seenaknya menentukan anggaran. Dampaknya, anggaran tidak terserap,” ungkap Vanda saat Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR dengan Kemenpora, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (18/9).