Gagalnya Sosio-Demokrasi Soekarno
Bagi Bung Karno, demokrasi tidak boleh dipisahkan dari upaya memajukan keadilan sosial, harus dibarengi demokrasi ekonomi.
Indonesia pada periode 1959-1965 merupakan periode paling antidemokrasi dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno. Beberapa indonesianis, seperti Herbert Feith, Harold Crouch, dan John Legge, memiliki penilaian serupa atas periode Demokrasi Terpimpin itu.
Feith (1962), misalnya, memandang bahwa demokrasi terpimpin yang dicanangkan Presiden Soekarno praktis menutup era Demokrasi Parlementer dan membuka jalan bagi otoritarianisme. Crouch (2007) melihat Bung Karno tidak lebih dari sosok ”sultan Jawa tradisional” yang berusaha mempertahankan kekuasaannya dengan cara memainkan perimbangan kekuatan antara kelompok militer dan Partai Komunis Indonesia.