Harmonisasi Kebijakan Pangan

Orkestrasi kebijakan pangan di negeri ini belum berjalan secara harmonis. Di tengah program swasembada pangan, masih ada penentu kebijakan pangan yang mengabaikan pentingnya kemandirian dan kedaulatan pangan.

SUPRIYANTO

Ilustrasi

Sangat menarik mengikuti Rapat Kerja Menteri Pertanian dengan Komisi IV DPR, Senin, 11 April 2022. Dari jawaban Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo atas berbagai pertanyaan yang diajukan beberapa anggota Komisi IV DPR terkesan bahwa orkestrasi kebijakan pangan di negeri ini tidak berjalan secara harmonis.

Dalam rapat tersebut mengemuka isu tentang pentingnya kedaulatan pangan. Beberapa anggota Komisi IV DPR menegaskan agar Menteri Pertanian bisa meyakinkan menteri-menteri yang suka dagang, juga mempertanyakan tentang pengelolaan dana pada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) terkait gonjang-ganjing minyak goreng saat ini. Jawaban Menteri Pertanian terkesan sumir dan ewuh pakewuh. Di antaranya tecermin dari ungkapan-ungkapan ”...enggak bisa kemukakan karena sesama bus kota enggak enak”..., serta ”enggak semudah yang kita pikirkan...”.