Ibu Kota Negara, Beberapa Catatan
Selain konsepsi tentang pembagian wilayah besar dan kecil, kita juga mengenali konsepsi tentang keistimewaan. IKN bisa menerapkan konsepsi sebagai sebuah "wilayah Republik" , tanpa perlu mengaitkan pemerintahan daerah.
Rancangan Undang- Undang Ibu Kota Negara atau UU IKN sudah disahkan Presiden Joko Widodo menjadi UU Nomor 3 Tahun 2022. Persoalan pindah agaknya masih ada yang mempersoalkan. Sedangkan kapan pelaksanaan pindahannya, mestinya juga masih dihitung.
Hanya bila dikaitkan dengan masih banyaknya pekerjaan rumah (PR) yang tak kalah ruwet dan mesti diselesaikan, tak sedikit pula yang bertanya-tanya apakah semua itu akan bisa dilakukan sesuai keinginan dan rencana? Apalagi kalau tenggat pendek dan tergesa. PR itu: cekaknya kemampuan pembiayaan negara; peliknya soal pertanahan dan sediaan sumber daya air; pola pembangunan dan skim pembiayaan (termasuk kecermatan dan pada kemudian hari pentingnya menjaga konsistensi tata ruang wilayah dan tata ruang kota).