Penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia berat masa lalu tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, bukan KUHP yang baru.

Penerapan Yurisdiksi Universal di Indonesia berpotensi melanggar kedaulatan negara dan prinsip-prinsip hukum internasional. Hal ini akan mendorong terjadinya persoalan politik dan hubungan diplomatik antar negara.