Ketidakadilan dalam distribusi tukin dosen ASN bisa dianalisis melalui perspektif neoliberalisme dalam pendidikan tinggi.

Sebagian ASN dosen paham bahwa tukin tidak mungkin diberikan untuk kinerja tahun sebelum, 2024, karena memang tidak pernah diusulkan.

Pernyataan pemerintah  yang tak mampu membayar tukin sejak 2020 adalah pengakuan tentang kegagalan.

Pembayaran tunjangan kinerja dosen ASN di lingkungan Kemendiktisaintek masih ditunggu. Namun, kebijakan tukin versi pemerintah dinilai akan menimbulkan kecemburuan.

Serikat Pekerja Fisipol UGM menuntut pemerintah segera mencairkan uang tunjangan kinerja bagi semua dosen ASN tanpa diskriminasi.

Dosen ASN Kemendiktisaintek di seluruh Indonesia tidak lagi pasrah. Mereka terus bergerak menuntut pembayaran tunjangan kinerja dari tahun 2020 hingga sekarang. 

Para dosen menyuarakan aspirasinya terkait tunjangan kinerja yang belum dibayarkan sejak 2020. Mereka berharap pemerintah segera mencairkan hak para dosen itu.

Setelah lama diperjuangkan dosen, pembayaran tunjangan kinerja dosen Kemendiktisaintek mulai diurus serius oleh pemerintah. Namun, belum untuk semua dosen.