Saat wawancara dengan "Kompas", Menteri Hukum Supratman Andi Agtas membeberkan pandangannya soal pemberantasan korupsi dari sisi regulasi.

DPR mengusulkan RUU terbanyak di Prolegnas 2025-2029 dan Prolegnas Prioritas 2025. Ironisnya, tak ada RUU Perampasan Aset di dalamnya. Keseriusan DPR dipertanyakan.

Tanpa UU Perampasan Aset, aparat penegak hukum sudah banyak menyita aset hasil tindak pidana korupsi dengan berbasiskan putusan pengadilan.

RUU Perampasan Aset seharusnya sudah disahkan karena bagian dari ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Antikorupsi.

RUU Perampasan Aset syarat mutlak bergabung di berbagai inisiatif multilateral, seperti masuk ke Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD.

RUU yang masuk Prolegnas 2025 adalah RUU Pemilu dan RUU Pilkada, dengan alasan hasil evaluasi Pemilu 2024 menunjukkan pesta demokrasi berbiaya tinggi.

Dalam wawancara khusus dengan Kompas, Menko Bidang Hukum, HAM, dan Imipas Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pemerintah menanti DPR untuk membahas RUU Perampasan Aset.

Pemerintah tidak akan menarik surat presiden ke DPR terkait Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Mereka menunggu pembahasan RUU tersebut.