Kompas.id

ruu perampasan aset

Bagikan

Tim UNCAC Soroti Belum Tuntasnya RUU Perampasan Aset

Selain belum tuntasnya penyelesaian RUU Perampasan Aset, tim yang mengevaluasi pelaksanaan Konvensi PBB tentang Antikorupsi atau UNCAC juga menyoroti empat hal lain yang perlu ditingkatkan di Indonesia.

Politik & Hukum ·

RUU Perampasan Aset Diyakini Akan Efektifkan Pemberantasan TPPU

Dengan masuk sebagai anggota penuh Financial Action Task Force, berarti Indonesia diakui secara global dalam pemberantasan korupsi seperti TPPU. Namun, hal itu percuma jika tak disertai pengesahan RUU Perampasan Aset.

Politik & Hukum ·

RUU Perampasan Aset Bisa Jadi Batu Sandungan

Sebagai negara anggota FATF, Indonesia perlu segera membahas dan menyelesaikan pembahasan RUU Perampasan Aset. Tanpanya, ketidakpastian hukum yang dibutuhkan untuk menjaga stabilitas keuangan menjadi tak terpenuhi.

Politik & Hukum ·

Jadi Anggota FATF, Indonesia Didorong Sahkan RUU Perampasan Aset

Indonesia menjadi anggota penuh FATF untuk mencegah pencucian uang. Pengesahan RUU Perampasan Aset sangat penting dalam pemberantasan TPPU dan pemulihan aset.

Politik & Hukum ·

DPR Tak Kunjung Memproses Pembahasan RUU Perampasan Aset

Tak kunjung dibahasnya RUU Perampasan Aset dinilai menunjukkan rendahnya komitmen DPR dan para elit partai politik terhadap pemberantasan korupsi.

Politik & Hukum ·

Iklan

Akselerasi Penegakan Hukum Tak Cukup Hanya dengan Badan Perampasan Aset

Meningkatkan status Pusat Perampasan Aset menjadi Badan Perampasan Aset di Kejaksaan Agung tidaklah cukup untuk mengakselerasi penegakan hukum. Indonesia juga memerlukan Undang-Undang Perampasan Aset.

Politik & Hukum ·

Permasalahan dan Persoalan Bangsa

Indonesia masih memiliki banyak permasalahan untuk mewujudkan impian Indonesia Emas 2045. Kesungguhan dan introspeksi adalah langkah pertama untuk mewujudkan mimpi itu.

PPATK Dorong RUU Perampasan Aset, Komisi III DPR Tunggu Tugas Pimpinan

RUU Perampasan Aset ditujukan bagi kepentingan penyitaan dan perampasan aset yang berasal dari tindak pidana. Karena itu, PPATK akan terus mendorong proses pengajuan dan pembahasannya di DPR.

Politik & Hukum ·

Pembahasan RUU Perampasan Aset, Yasonna: Tunggu Undangan DPR

Pemerintah menanti undangan dari DPR untuk membahas bersama RUU Perampasan Aset yang telah diusulkan sejak awal Mei lalu.

Politik & Hukum ·

Kepentingan Politis Hambat Pembahasan RUU Perampasan Aset

Hampir dua bulan sejak pemerintah kirim surat presiden berisi usul pembahasan RUU Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana pada 4 Mei lalu, DPR belum juga memprosesnya. Paripurna Selasa ini pun, DPR masih beralasan. Ada apa?

Politik & Hukum ·

Iklan