Revisi UU Pemilu

Syarat menjadi anggota KPU-Bawaslu di daerah akan diperketat di revisi UU Pemilu. Ini berkaca pada banyaknya PSU akibat keteledoran penyelenggara pemilu daerah.

Banyak PSU Pilkada, DPR Bakal Perketat Seleksi Anggota KPU-Bawaslu di Daerah

Syarat menjadi anggota KPU-Bawaslu di daerah akan diperketat di revisi UU Pemilu. Ini berkaca pada banyaknya PSU akibat keteledoran penyelenggara pemilu daerah.

Politik & Hukum ·

3 Maret 2025 · 09:06 WIB

Kaji Ulang Keserentakan Pemilu

Pelaksanaan pilpres, pileg, dan pilkada di tahun yang sama menjadi beban berat penyelenggara pemilu. Selain itu, juga membingungkan pemilih dan partai politik.

Politik & Hukum ·

26 Februari 2025 · 20:28 WIB

Survei Litbang ”Kompas”: Publik Tidak Ingin Pilkada oleh DPRD

Mengacu hasil survei Litbang ”Kompas” pada Januari 2025, mayoritas publik ingin pilkada tetap secara langsung oleh rakyat. Begitu pula pemilihan presiden.

Politik & Hukum ·

3 Februari 2025 · 08:43 WIB

UU Pemilu dan UU Pilkada Didorong Segera Direvisi, PDI-P: Proses Diskusi Bisa Lebih Panjang

Revisi Undang-Undang terkait Pemilu dan Pilkada membutuhkan waktu yang panjang karena akan banyak perbaikan dalam kedua regulasi tersebut.

Politik & Hukum ·

29 Januari 2025 · 20:33 WIB

Sederet Isu Krusial Revisi UU Pemilu-Pilkada, dari Ambang Batas hingga Biaya Politik

Revisi UU Pemilu dan Pilkada diharapkan tidak hanya dilakukan untuk mengadopsi putusan-putusan MK, tetapi juga perbaikan menyeluruh sistem kepemiluan.

Politik & Hukum ·

29 Januari 2025 · 11:25 WIB

Menimbang Metode Revisi UU Pemilu dan UU Pilkada, Kodifikasi atau Omnibus?

Perbincangan mengenai metode untuk merevisi UU Pemilu dan Pilkada terus berkembang. Muncul dua opsi, yakni metode kodifikasi dan omnibus. Apa perbedaannya?

Politik & Hukum ·

27 Januari 2025 · 10:07 WIB

Revisi UU Pemilu dan UU Pilkada Mendesak, tetapi Mengapa Tak Kunjung Dimulai?

Apa penyebab revisi UU Pemilu dan UU Pilkada yang telah masuk dalam Program Legislasi Nasional Prioritas 2025 belum dimulai?

Politik & Hukum ·

27 Januari 2025 · 08:07 WIB

DPR Diminta Konsisten, Segera Susun Naskah Akademik dan Draf RUU Pemilu dan Pilkada

DPR tak perlu menunggu pembicaraan dengan pemerintah untuk memulai revisi kedua UU yang masuk Program Legislasi Nasional Prioritas 2025 tersebut.

Politik & Hukum ·

23 Januari 2025 · 20:08 WIB

Revisi UU Pemilu dan UU Pilkada Menggantung

Pembahasan UU Pemilu dan Pilkada harusnya cepat. Namun, selama ini, pembahasannya mepet dengan mulainya tahapan pemilu sehingga tak ada ruang publik uji UU di MK.

Politik & Hukum ·

23 Januari 2025 · 06:00 WIB

Model ”Omnibus Law” untuk RUU Kepemiluan, Tepatkah?

RUU Kepemiluan perlu pembahasan komprehensif dan melibatkan partisipasi publik, bukan hanya sekadar tambal sulam aturan.

Politik & Hukum ·

17 Januari 2025 · 15:43 WIB

Alarm bagi Pemerintah, Indikator Ekonomi Awal Tahun 2025 Memburuk

Kebijakan Tarif Trump: Senjata Makan Tuan bagi Industri Otomotif Amerika Serikat

Memahami Dampak Kebijakan Tarif Trump terhadap Perekonomian Indonesia

Revisi UU Pemilu

Banyak PSU Pilkada, DPR Bakal Perketat Seleksi Anggota KPU-Bawaslu di Daerah

Kaji Ulang Keserentakan Pemilu

Survei Litbang ”Kompas”: Publik Tidak Ingin Pilkada oleh DPRD

UU Pemilu dan UU Pilkada Didorong Segera Direvisi, PDI-P: Proses Diskusi Bisa Lebih Panjang

Sederet Isu Krusial Revisi UU Pemilu-Pilkada, dari Ambang Batas hingga Biaya Politik

Menimbang Metode Revisi UU Pemilu dan UU Pilkada, Kodifikasi atau Omnibus?

Revisi UU Pemilu dan UU Pilkada Mendesak, tetapi Mengapa Tak Kunjung Dimulai?

DPR Diminta Konsisten, Segera Susun Naskah Akademik dan Draf RUU Pemilu dan Pilkada

Revisi UU Pemilu dan UU Pilkada Menggantung

Model ”Omnibus Law” untuk RUU Kepemiluan, Tepatkah?

Produk

Bisnis

Tentang

Lainnya