Sama seperti pemerintah, Komisi II DPR ingin mengevaluasi gelaran pemilu dan pilkada tahun ini sebelum merevisi aturan main terkait kepemiluan.

Perubahan beberapa ketentuan pemilu/pilkada, seperti syarat pencalonan atau pengusungan pasangan calon, saat tahapan sudah berlangsung, memberatkan KPU.

Hasil riset CSIS menunjukkan pemilihan sistem pemilu, model keserentakan pemilu, penetapan ambang batas parlemen, dan seleksi penyelenggara pemilu perlu dibenahi.

Rencana revisi UU Pemilu dan UU Pilkada tahun depan menjadi momentum untuk mengatasi sederet problem yang muncul di setiap pemilu, seperti politik uang.

Pimpinan DPR memastikan undang-undang harus dibicarakan antara pemerintah dan DPR sehingga tidak bisa DPR saja.

Anggota Baleg DPR mengusulkan agar KPU ke depan cukup menjadi lembaga ”ad hoc” yang hanya aktif selama dua tahun. Ini demi efektivitas tugas dan anggaran.

Pembahasan diharapkan bisa segera dilakukan agar bisa tuntas sebelum tahapan Pemilu 2029 digelar. Pembahasan di awal juga bisa meminimalkan kepentingan politik.

Usulan DPR itu diajukan merespons permintaan Perludem agar DPR melakukan revisi terhadap UU Pemilu.