DPR sahkan empat UU tentang APBN, Dewan Pertimbangan Presiden, Kementerian Negara, dan Keimigrasian.

Rapat paripurna, DPR mengesahkan anggota BPK, pergantian antar waktu anggota KPU dan menolak semua calon hakim agung

Agenda rapat adalah penyampaian pandangan pemerintah terkait kerangka ekonomi makro dan pokok kebijakan fiskal RAPBN.

Sebanyak 284 anggota DPR tak hadir dalam rapat paripurna.

Terdapat 24 poin revisi, di antaranya aturan kesusilaan, perjudian, berita bohong, dan ujaran kebencian berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental dan fisik.

DPR menyetujui Rancangan Undang-undang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN) dan RUU Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk disahkan menjadi Undang-undang, Selasa (3/10/2023).

DPR menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum setiap fraksi terkait RUU APBN 2024. Seluruh fraksi menyetujui RUU APBN 2024 dibahas pada rapat paripurna selanjutnya.

Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan pidato Pembukaan Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022-2023. DPR, pemerintah, dan DPD akan memprioritaskan penyelesaian pembahasan sembilan RUU yang berada pada pembicaraan tingkat I.