Kompas.id

platform digital

Jika status kerja pengemudi ojek ”online” ialah kemitraan, maka kerja layak sulit ditegakkan.

Bagikan

Ojek ”Online” Demo di Tengah Penyusunan Regulasi Pekerja Platform Digital

Jika status kerja pengemudi ojek ”online” ialah kemitraan, maka kerja layak sulit ditegakkan.

Dewan Pers Tetapkan Komite Pelaksana Perpres ”Publisher Rights”

Dewan Pers menetapkan anggota Komite Pelaksana Perpres No 32/ 2024. Mereka dari unsur Dewan Pers, pakar, dan pemerintah.

Keuntungan dan Risiko Bekerja dari Rumah untuk Perusahaan Luar Negeri

Berdasarkan data ILO, markas 60 persen perusahaan platform ekonomi digital besar terkonsentrasi di AS dan Uni Eropa.

Di Kanada, Platform Digital Wajib Bayar 100 Juta Dollar demi Persaingan Media yang Sehat

Di Kanada, platform digital diwajibkan membayar hingga 100 juta dollar untuk menciptakan persaingan media yang sehat.

Orang Frustrasi di Platform Digital Tidaklah Kecil

Sekitar 88 persen konsumen daring tidak mungkin kembali lagi setelah mengalami pengalaman buruk.

Iklan

Mengatur Jurnalisme di Platform Digital

Gagasan pelarangan jurnalistik investigasi di RUU Penyiaran adalah langkah berbahaya.

Mengurai Dominasi Platform Digital Global

Regulasi tentang ”publisher rights” hendaknya tidak dilihat sebagai ekspresi permusuhan terhadap platform digital.

Terkait ”Publisher Rights”, Indonesia Harus Segera Belajar Cara Negosiasi dengan Platform Digital

Belajar negosiasi dengan platform diperlukan karena Indonesia belum berpengalaman untuk itu.

Hak Penerbit dan Jurnalisme Berkualitas

Seraya menyambut gembira Perpres No 32/2024, ada banyak ”cek kosong” yang harus ditindaklanjuti oleh komunitas pers.

Komite ”Publisher Rights” Diharapkan Memfasilitasi Pers dan Platform Digital

Dewan Pers membentuk timsel komite perpres ”publisher rights”. Komite terdiri dari unsur pers, kementerian, dan pakar.

Iklan