Setidaknya 312 permohonan perselisihan hasil pilkada diajukan ke MK dan kemungkinan masih terus bertambah. Apakah ini menunjukkan pilkada bermasalah?

Dalam sidang uji materi UU Pilkada, MK menyampaikan agar jika dilakukan perubahan sistem pada pilkada, sebaiknya DPR yang melakukan.

Perludem menyebutkan sulit membuktikan praktik cawe-cawe polisi dalam pilkada. Apalagi, cawe-cawe tersebut dilakukan dengan terstruktur, sistematis, dan masif.

Menurut KPU, pemilih berhak tahu problem hukum yang menjerat sejumlah calon di pilkada sebagai bahan pertimbangan memilih.

Putusan MK terkait sejumlah uji materi UU tentang Pemilihan Kepala Daerah yang dikabulkan baru akan diterapkan untuk Pilkada 2029.

Usulan DPR itu diajukan merespons permintaan Perludem agar DPR melakukan revisi terhadap UU Pemilu.

Penerimaan kembali pendaftaran hanya untuk daerah yang ditemukan ada bakal kandidat pilkada yang ditolak mendaftar.

Dari semula 43 daerah bercalon tunggal, kini tersisa 41 daerah yang terdiri dari 1 provinsi dan 40 kabupaten/kota.