Kedua landasan hukum tersebut akan didiskusikan untuk memberikan kepastian hukum pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024.

Penghapusan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden menjadi momentum tepat untuk segera memperbaiki sistem pemilihan umum di Indonesia.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden telah mengubah aturan main di pemilihan presiden.

Setidaknya 312 permohonan perselisihan hasil pilkada diajukan ke MK dan kemungkinan masih terus bertambah. Apakah ini menunjukkan pilkada bermasalah?

Perludem menyebutkan sulit membuktikan praktik cawe-cawe polisi dalam pilkada. Apalagi, cawe-cawe tersebut dilakukan dengan terstruktur, sistematis, dan masif.

Menurut KPU, pemilih berhak tahu problem hukum yang menjerat sejumlah calon di pilkada sebagai bahan pertimbangan memilih.  

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan, saat ini adalah momentum yang tepat untuk menyempurnakan sistem pemilu.

Putusan MK terkait sejumlah uji materi UU tentang Pemilihan Kepala Daerah yang dikabulkan baru akan diterapkan untuk Pilkada 2029.