Kompas.id

perjanjian paris

Suhu bulan Juni 2024 menembus ambang batas 1,5 derajat celsius selama 12 bulan berturut-turut.

Bagikan

Sudah 13 Bulan Bumi Alami Rekor Suhu Terpanas

Suhu bulan Juni 2024 menembus ambang batas 1,5 derajat celsius selama 12 bulan berturut-turut.

Nilai Aksi Iklim Indonesia Masih Buruk

Upaya untuk meredam pemanasan global yang dilakukan Indonesia masih jauh dari cukup untuk mencapai Perjanjian Paris.

Menguji Mimpi Transisi Energi dan Ekonomi Tinggi

Indonesia memerlukan peta jalan penggunaan energi yang lebih rinci dan terintegrasi. RPJMN dan KEN hanya menetapkan arah yang bersifat umum.

Agenda Krusial Menuju COP-28

Sistem pangan adalah salah satu pendorong utama perubahan iklim karena menyumbang sepertiga emisi GRK global dan mengonsumsi 30 persen total energi dunia.

Bahu-membahu Bank dan Dunia Usaha Mitigasi Perubahan Iklim

Indonesia telah menyatakan komitmen pengurangan emisi untuk memitigasi dampak perubahan iklim. Untuk mendukung sektor-sektor yang terlibat, peran industri jasa keuangan krusial dalam menyalurkan pembiayaan.

Iklan

Bursa Karbon Bukan Arena Sulap

Bursa karbon bukan arena sulap yang kehadirannya serta merta menghapus begitu saja emisi GRK. Diperlukan proses panjang dan berbagai langkah untuk menjadikannya memiliki peran lebih bermakna.

Mendesain Pajak bagi Lingkungan

Pajak karbon memiliki peran korektif untuk meredam aktivitas perekonomian yang menimbulkan emisi karbon. Dukungan bersama sangat diperlukan untuk menyukseskan implementasi pajak karbon.

Perdagangan Karbon Mengakselerasi Reduksi Emisi Gas Rumah Kaca

Perdagangan karbon diharapkan mampu mengakselerasi keterlibatan swasta dalam menerapkan teknologi yang mampu mereduksi emisi karbon pada unit-unit usahanya.

Pasar Karbon Mengakselerasi Dekarbonisasi Global

Negara dengan sisa kuota karbon yang relatif banyak seperti Indonesia dapat memperoleh pendanaan dari perdagangan karbon global sehingga berguna untuk program aksi iklim atau investasi mereduksi emisi karbon.

Pasar Karbon Harus Kredibel

Rencana pemerintah meluncurkan bursa karbon pada September 2023 sangat rasional karena pentingnya perdagangan karbon offset secara lebih transparan, akuntabel, tidak mengabaikan Pasal 33 UUD 1945, dan bersifat inklusif.

Iklan