Sejumlah pekerjaan rumah terkait dengan penguatan demokrasi, penegakan HAM, serta pemberantasan korupsi menanti untuk dituntaskan di tahun 2025.

Daulat rakyat tak akan terwujud hanya karena ungkapan romantik-retorik semata. Kelengahan rakyat memilih pengelola kekuasaan negara akan berakibat rakyat menuai derita dan sengsara.

Upaya untuk membenahi kualitas demokrasi di Indonesia harus berjalan paralel dengan pemberantasan korupsi. Sebab, pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah bentuk budaya politik yang demokratis.

Dalam struktur ketimpangan yang kompleks itu, bagaimana kita bisa membicarakan kelas menengah dan demokrasi? Inilah tantangan yang dihadapi pemerintahan Jokowi saat ini, dan tampaknya belum jadi prioritas kebijakannya.