KPK berada di titik nadir karena kepercayaan kepada KPK menurun drastis. Solusinya, Ketua KPK sebaiknya mengundurkan diri.

Perjuangan panjang untuk pencabutan hak politik eks terpidana korupsi belum mencapai klimaksnya. Masih banyak yang menguji konstitusionalitas eks terpidana sebagai calon anggota legislatif.

KPK sempat melakukan operasi tangkap tangan dalam dugaan tindak pidana korupsi di Basarnas. Puspom TNI mendatangi KPK dan menyatakan tindakan KPK salah. Bagaimana kewenangan KPK dalam tindak pidana korupsi anggota TNI ?

Solusi terbaik bagi Presiden dalam menyelamatkan KPK adalah mengganti pimpinan KPK sesuai masa jabatan sebelumnya 2019-2023 dan memilih pimpinan KPK yang memiliki semangat pemberantasan korupsi untuk periode 2023-2028.

Pengawasan internal tak dapat menjadi solusi untuk mengawasi dan mengontrol kekuasaan yang begitu besar di tubuh Polri. Solusinya, Komisi Kepolisian Nasional harus diperkuat dan dijadikan sebagai lembaga independen.

Pada dasarnya, remisi sebagai pengurangan hukuman dan pembebasan bersyarat memang merupakan hak dari seluruh narapidana. Namun, yang menjadi pertanyaan, apakah pemberian hak tersebut sudah tepat?

Jika secara politik hukum penghinaan dianggap sebagai suatu momok pada budaya Indonesia, pengaturannya di Indonesia masih menjadi relevan. Namun, hendaknya berbentuk delik aduan dan bersifat delik materiil.

Pengaruh ”influencer” pada investasi perdagangan berjangka komoditas dapat berbahaya bagi masyarakat. Dengan berkembangnya iklim investasi di Indonesia, sudah selayaknya OJK lebih bersungguh dalam pengawasan.