Tom Lembong melaporkan harta kekayaannya pada 2020 sebesar Rp 101,4 miliar. Namun, ia tidak memasukkan nilai tanah dan bangunan serta alat transportasi dan mesin.

LHKPN belum mampu mendeteksi harta dalam bentuk tunai. Kekurangan itu diakui KPK sebagai penyebab mereka luput pantau Zarof yang simpan harta hingga Rp 1 triliun.

Tim KPK terjun ke Lampung untuk mengecek fisik harta kekayaan Kepala Dinas Kesehatan Lampung Reihana. Harta kekayaan Reihana dianggap tak wajar karena terlalu sedikit padahal dia menjabat Kadinkes sudah 14 tahun.

Kewajiban melapor LHKPN merupakan mandat dari Undang-Undang No 28/1999. Mengacu pada Peraturan Kode Etik DPR, jika anggota DPR mengabaikan perintah undang-undang, berarti masuk kategori melanggar hukum.

Data KPK hingga 30 Juni 2021, anggota DPR dan DPRD mulai tak rutin melapor harta kekayaan setelah terpilih pada Pemilihan Legislatif 2019. KPK pun mengingatkan komitmen para anggota sebelum terpilih dulu.

KPK menyebut anggota legislatif yang terpilih pada Pemilu 2019, tetapi belum menyetor laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), bisa tidak dilantik.