Produk-produk usaha mikro, kecil dan menengah diyakini mampu memenuhi 40 persen kebutuhan pengadaan barang/jasa pemerintah. Ajang pencocokan bisnis dinilai perlu guna mengejar target tersebut.

Koperasi Syariah Potensial Pengembangan koperasi syariah dinilai potensial menjangkau masyarakat yang belum terjangkau layanan perbankan. Undang-Undang Cipta Kerja mempertegas kelembagaannya.

Pemerintah tidak hanya memperkuat peran koperasi di sektor pembiayaan. Peran koperasi dan UMKM dalam rantai pasok dan kemitraan dengan perusahaan swasta juga diperkuat.

Upaya mengungkit perekonomian melalui koperasi dan UMKM dinilai tidak cukup dengan bantuan pembiayaan saja. Problem lesunya permintaan dinilai lebih mendesak diselesaikan untuk menggerakkan perekonomian.