Pada Selasa (31/10/2023), Pengadilan Negeri Batam menggelar sidang perdana praperadilan terkait penahanan 30 warga yang ditahan akibat berunjuk rasa menolak penggusuran di Rempang.

Tim Advokasi untuk Kemanusiaan Rempang meminta polisi menangguhkan penahanan terhadap 30 warga yang berunjuk rasa menolak penggusuran di Rempang.

Konflik Agraria di Pulau Rempang, hingga kini belum juga menemukan titik temu. Selain Rempang, Tercatat ada sejumlah proyek pemerintah yang juga mendapat penolakan dari warga dan berakhir dengan bentrokan.

Meningkatnya konflik agraria seperti di Pulau Rempang tidak lepas dari mengalirnya arus investasi asing ke Indonesia. Reformasi agraria mendesak dilakukan untuk melindungi masyarakat terdampak proyek karena investasi.

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mempertimbangkan usulan agar tempat relokasi warga 4 kampung tua di Pulau Rempang yang terdampak investasi tahap awal, tetap berada di kawasan pulau tersebut.

Konflik agraria di Pulau Rempang, Kepulauan Riau, berawal dari penolakan warga terhadap Proyek Strategis Nasional bernama Rempang Eco City. Lantas apa sebenarnya Proyek Strategis Nasional?

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah akan meminta pihak keamanan menggunakan cara-cara yang lebih humanis dalam menghadapi masyarakat Pulau Rempang. Namun, Bahlil juga berharap masyarakat kooperatif.

Pulau Rempang bukanlah sekadar lahan kosong, sejarah mencatat, pulau ini merupakan tempat tinggal dan peradaban Orang Darat, yang diyakini sebagai penduduk asli Batam.