Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional menjadi modal sosial untuk mengatasi kemiskinan. Masyarakat harus saling gotong royong untuk bersama mengangkat derajat hidup.

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menargetkan tak ada lagi warga yang mengalami kemiskinan ekstrem pada tahun 2026.

Prioritas paling mendesak kebijakan ekonomi domestik dalam mewujudkan ”gemuyu sejati” adalah penciptaan lapangan kerja baru dengan upah dan kondisi kerja yang layak.

Pemberdayaan masyarakat adalah langkah strategis untuk menciptakan nilai publik yang berkelanjutan.

Pemerintahan Prabowo-Gibran menjanjikan satu data kemiskinan untuk acuan program bantuan sosial akan terwujud dalam 100 hari kerja.

Muhadjir minta ke Pratikno untuk mengubah kebijakan SD dimulai dari usia 6 tahun, bukan 7 tahun. Cak Imin diminta memperkuat pemberdayaan sosial, bukan hanya bansos.

Masalah data, pemerataan, dan pemberdayaan sosial, serta transparansi perlu diperbaiki agar berkelanjutan dan inklusif.

Hak hidup masyarakat harus terjamin mulai dari sebelum lahir, lahir, anak, remaja, usia produktif, hingga akhir hayat.